Langkah ini diambil menyusul adanya ancaman boikot dari salah satu elemen masyarakat. Aksi penolakan tersebut dipicu oleh klaim sepihak yang menyebutkan bahwa material batu yang digunakan oleh pihak kontraktor dalam proyek tersebut diduga tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan.
Menanggapi polemik tersebut, tokoh Pemuda Makian Barat, Andre Sudin, angkat bicara. Ia menilai proyek pembangunan jalan lingkar ini merupakan urat nadi perekonomian masyarakat setempat yang sudah diidam-idamkan sejak puluhan tahun silam, sehingga keberlanjutannya harus diprioritaskan demi kepentingan umum.
"Pembangunan jalan ini adalah kerinduan lama masyarakat Pulau Makian. Oleh karena itu, kami dengan tegas meminta kepada pihak mana pun untuk tidak menghalang-halangi atau berniat memboikot proyek ini. Jika ada masalah teknis, mari bicarakan baik-baik, jangan langsung mengancam menghentikan pekerjaan yang merugikan masyarakat luas," kata Andre kepada media, Sabtu (17/10/2026).
Andre juga meluruskan tudingan miring mengenai kualitas material lokal yang digunakan dalam proyek tersebut. Menurut hasil pengamatannya di lapangan, karakteristik batuan di Pulau Makian memiliki kualitas alami yang sangat baik dan memenuhi standar kelayakan untuk struktur pengerasan jalan.
"Batu di Pulau Makian itu berbeda dengan batuan di daerah lain. Di sini tidak ada batuan yang tidak layak, apalagi jenis batu kapur yang rapuh. Justru, batu galian atau batu kali di Makian ini secara tekstur jauh lebih kuat dan padat dibandingkan dengan batuan yang baru diangkut dari dasar laut," jelas Andre menambahkan detail teknis material tersebut.
Di akhir pernyataannya, Pemuda Makian Barat turut menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku Utara di bawah komando Risman Irianto Jafar. Apresiasi khusus juga dialamatkan kepada Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, dan Wakil Gubernur, Sarbin Sehe, atas komitmen mereka dalam melakukan pemerataan pembangunan di wilayah kepulauan.
"Tentunya kami selaku masyarakat sangat bersyukur dan mendukung penuh program percepatan infrastruktur dari pemerintahan Sherly-Sarbin. Kami berharap proyek ini selesai tepat waktu agar akses transportasi masyarakat segera lancar," pungkasnya.
Sebagai informasi, pembangunan jalan dengan metode lapen (lapisan penetrasi) ini ditangani oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku Utara menggunakan pagu anggaran tahun 2026 sebesar Rp10,5 miliar. Pada tahap awal, proyek difokuskan pada pengaspalan sepanjang 5 kilometer untuk menghubungkan 15 desa di Kecamatan Pulau Makian. Berdasarkan laporan Dinas PUPR, progres proyek saat ini telah mencapai 37,39 persen. (*)
