Weda,RJ- PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) membangun gedung Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Halmahera Tengah, Maluku Utara. Pembangunan gedung dua lantai tersebut disebut sebagai bentuk dukungan perusahaan terhadap peningkatan pelayanan kepolisian kepada masyarakat.
Rj
Kapolres Halmahera Tengah AKBP Fiat Dedewanto, baru-baru ini membenarkan adanya pembangunan fasilitas tersebut. Menurutnya, keberadaan gedung SPKT yang lebih representatif diharapkan dapat menunjang pelayanan kepolisian, terutama dalam menerima laporan, pengaduan, serta berbagai kebutuhan pelayanan masyarakat.
Namun, di balik pembangunan fasilitas tersebut, muncul pertanyaan mengenai nilai anggaran yang digelontorkan IWIP.
Kapolres secara terbuka mengakui pihaknya tidak mengetahui secara pasti berapa besar anggaran pembangunan gedung SPKT dua lantai tersebut.
" Terkait anggaran, kita tidak mengetahui berapa besar. Yang kita tahu, itu IWIP sendiri yang bikin, jadi kita tidak mengetahui berapa banyak anggaran untuk gedung dua lantai itu" ujar Belum lama ini.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pembangunan fasilitas kepolisian itu dilakukan oleh pihak perusahaan, sementara besaran nilai proyek belum diketahui oleh jajaran Polres Halmahera Tengah.
Gedung SPKT sendiri merupakan salah satu fasilitas vital dalam pelayanan kepolisian. SPKT menjadi pintu awal masyarakat ketika hendak menyampaikan laporan, pengaduan maupun mendapatkan pelayanan kepolisian lainnya.
Dengan hadirnya gedung baru, pelayanan publik di Polres Halmahera Tengah diharapkan menjadi lebih efektif, nyaman dan profesional.
Di sisi lain, dukungan perusahaan terhadap pembangunan fasilitas kepolisian memperlihatkan adanya sinergi antara dunia usaha dan institusi negara dalam menunjang pelayanan publik. Namun, transparansi mengenai nilai pembangunan tetap menjadi hal penting agar dukungan tersebut tidak menimbulkan tanda tanya di tengah masyarakat.
Apalagi, fasilitas yang dibangun merupakan bagian dari infrastruktur pelayanan publik kepolisian. Karena itu, informasi mengenai bentuk dukungan, mekanisme pembangunan, serta nilai anggaran menjadi penting diketahui publik sebagai bagian dari prinsip keterbukaan dan akuntabilitas.(Red)
