Weda,RJ - Pengerahan aparat gabungan dalam jumlah besar untuk proses penangkapan sejumlah warga di wilayah konflik Banemo-Sibenpopo, Kecamatan Patani Barat, Kabupaten Halmahera Tengah, menuai kecam dari Pemerintah Desa Banemo.
Kades Banemo Hamid Ali
Kepala Desa Banemo, Hamid Ali, mempertanyakan proporsionalitas pengerahan aparat dalam operasi yang menurutnya hanya menyasar delapan orang. Ia menilai, selain berpotensi menguras anggaran negara, pengerahan kekuatan dalam jumlah besar juga dapat meningkatkan ketegangan di tengah masyarakat.
“Kan cuma menangkap delapan orang saja, harus mengarahkan aparat gabungan yang begitu banyak dan menguras anggaran yang begitu banyak,” ujar Hamid Ali.Mako Polres Halteng. Senin (28/9/2026)
Menurut Hamid, persoalan tersebut bukan semata menyangkut proses penegakan hukum, tetapi juga bagaimana negara menggunakan sumber daya dan kekuatan aparat ketika berhadapan dengan masyarakat di daerah yang masih memiliki riwayat konflik.
Ia menilai penegakan hukum tetap harus berjalan, namun cara yang ditempuh perlu memperhitungkan kondisi sosial masyarakat agar tidak menimbulkan persoalan baru.
Sorotan Hamid terutama diarahkan pada besarnya pengerahan personel dibandingkan jumlah orang yang menjadi sasaran penangkapan. Ia mempertanyakan apakah operasi dengan skala sebesar itu benar-benar diperlukan dan sebanding dengan tujuan penegakan hukum yang hendak dicapai.
" Negara yang bertanggung jawab, hanya tangkap beberapa orang saja harus kuras uang negara begitu banyak," tegasnya.
Hamid juga meminta jajaran pimpinan Polri memberikan perhatian serius terhadap cara aparat menjalankan proses hukum di wilayah konflik. Menurutnya, tindakan aparat di lapangan harus mampu menjaga situasi tetap terkendali, bukan justru membuka ruang terjadinya gesekan baru.
“Kami berharap petinggi-petinggi Polri agar proses-proses yang dilakukan tidak terjadi gesekan di masyarakat,” katanya.
Pernyataan tersebut menjadi sorotan karena penanganan perkara di wilayah Banemo–Sibenpopo berlangsung dalam situasi sosial yang sensitif. Setiap langkah aparat berpotensi memiliki dampak langsung terhadap kondisi keamanan dan hubungan antar warga.
Karena itu, Hamid meminta proses hukum tetap dilakukan secara terukur dan profesional. Ia juga menekankan pentingnya pendekatan yang tidak memperlebar ketegangan di tengah masyarakat.
Bagi Pemerintah Desa Banemo, penegakan hukum tidak boleh kehilangan tujuan utamanya menyelesaikan persoalan secara hukum tanpa menciptakan konflik baru di tengah masyarakat.pungkas Hamid Ali.*(*)
