Penegasan tersebut mengemuka dalam pertemuan antara DPRD Halteng dan pihak perusahaan di kantor site PT RSJ, Fritu, Rabu (28/10/2026). Pertemuan itu digelar untuk menindaklanjuti kesepakatan bersama terkait pelaksanaan program CSR dan PPM di Desa Waleh dan Desa Fritu.
Pertemuan tersebut dihadiri pimpinan DPRD Munadi Kilkoda, Asrul Alting, Ketua Komisi I, serta anggota DPRD Putra Sian Arimawa, Usman A. Tigedo dan Hasmi Saliden. Turut hadir perwakilan manajemen PT HSM dan PT RSJ.
Dalam pertemuan itu, pihak perusahaan menyampaikan bahwa manajemen telah menyetujui seluruh kesepakatan yang sebelumnya dibahas bersama DPRD, termasuk pembangunan pagar masjid di Desa Waleh dan pembangunan ruas jalan di desa tersebut.
Sementara itu, pembangunan asrama mahasiswa Waleh di Ternate masih menunggu penyelesaian proses balik nama sertifikat tanah oleh pemerintah desa. Perusahaan menyatakan pembangunan akan segera direalisasikan setelah persoalan administrasi pertanahan tersebut tuntas.
“Prinsipnya, anggaran untuk asrama mahasiswa sudah disetujui oleh manajemen. Tinggal proses sertifikat tanah selesai, langsung dikerjakan,” ungkap Ibrahim, Humas PT RSJ.
Meski sejumlah program telah disetujui, DPRD mengingatkan agar CSR dan PPM tidak sekadar menjadi daftar kegiatan perusahaan, tetapi harus disusun berdasarkan persoalan nyata yang dihadapi masyarakat dan selaras dengan perencanaan pembangunan daerah.
Munadi Kilkoda menekankan pentingnya sinkronisasi antara program perusahaan dan agenda pemerintah daerah. Langkah tersebut dinilai perlu agar pelaksanaan kegiatan tidak tumpang tindih, sekaligus memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Menurut Munadi, sektor pendidikan perlu mendapat perhatian lebih besar, bukan hanya melalui pembangunan fisik, melainkan juga penyediaan fasilitas pendukung kegiatan belajar mengajar, bantuan peralatan sekolah, beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa, hingga dukungan terhadap tenaga pengajar.
Ia secara khusus menyoroti nasib guru berstatus Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan tenaga sukarela yang hingga kini masih menghadapi ketidakjelasan status serta keterbatasan penghasilan.
“Ada banyak guru kita yang belum jelas statusnya. Mereka menerima gaji juga apa adanya, jadi perusahaan sebaiknya membantu mereka dengan insentif tambahan,” tegas Munadi.
Menurutnya, persoalan serupa juga dihadapi tenaga medis yang status kepegawaiannya belum jelas. Kondisi tersebut, kata dia, perlu menjadi perhatian bersama dan dapat ditindaklanjuti melalui program CSR dan PPM perusahaan sesuai kebutuhan masyarakat serta ketentuan yang berlaku.
Dorongan DPRD tersebut menegaskan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan tidak semestinya berhenti pada pembangunan infrastruktur. Dukungan terhadap kualitas sumber daya manusia, akses pendidikan, dan pelayanan kesehatan juga perlu menjadi bagian penting dari perencanaan program.
DPRD berharap perusahaan yang beroperasi di wilayah Halmahera Tengah mampu membangun pola kemitraan yang lebih terarah dengan pemerintah daerah dan masyarakat. Dengan begitu, program CSR dan PPM tidak berjalan sendiri, melainkan menjadi bagian dari upaya menjawab persoalan pembangunan di tingkat desa.
Pihak perusahaan menyatakan akan mengidentifikasi kembali berbagai persoalan dan usulan yang disampaikan DPRD untuk kemudian dipertimbangkan dalam perencanaan implementasi program pada tahun mendatang.
Namun, DPRD menekankan bahwa tindak lanjut tersebut perlu diwujudkan dalam program yang jelas, terukur, dan tepat sasaran. Sebab, keberhasilan CSR dan PPM bukan semata-mata dilihat dari jumlah kegiatan yang dilaksanakan, melainkan dari seberapa besar manfaatnya bagi masyarakat, khususnya kelompok yang selama ini membutuhkan perhatian lebih.
Kini, yang ditunggu masyarakat bukan hanya persetujuan di meja pertemuan, melainkan realisasi program yang nyata dan berkelanjutan.(*)
