 |
Halteng,RJ - Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Tengah, Zulkifli Hi Bayan, menegaskan hasil monitoring dan pengawasan Komisi III terhadap pembangunan infrastruktur harus ditindaklanjuti secara serius oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Teknis
Penegasan itu menyusul Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPRD Halmahera Tengah pada Selasa (13/10/2026), yang membahas dua agenda utama, yakni pembangunan jalan hotmix ruas Peniti-Damuli di Kecamatan Patani Timur dan pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) di Kecamatan Patani Utara.
Menurut Zulkifli, pengawasan DPRD tidak boleh sekadar menjadi formalitas melalui kunjungan lapangan maupun rapat. Setiap temuan dan persoalan dalam pelaksanaan pembangunan harus memperoleh penjelasan serta tindak lanjut yang jelas dari dinas terkait.
“DPRD memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap program pembangunan berjalan sesuai perencanaan, memenuhi standar teknis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, kami meminta dinas terkait serius menindaklanjuti setiap catatan hasil pengawasan, sehingga kualitas pekerjaan tetap terjaga dan hak masyarakat atas infrastruktur yang baik serta hunian yang layak dapat terpenuhi,” tegasnya.
RDP yang berlangsung di Ruang Rapat DPRD Halmahera Tengah tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi III, Helmi Kasim. Turut hadir Zulkifli Hi. Bayan selaku Koordinator Komisi III, Kabir Kahar, S.Ag., selaku sekretaris, serta anggota Jainudin Ali dan Rusdi A. Taher.
Dari pihak pemerintah daerah, hadir Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU), Rislawati Karim, bersama staf DPU Muhammad Sigit Yusup dan Ahmad K. Sementara itu, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) diwakili Kabid Kawasan Permukiman Abd. Rivai Yusuf dan Sekretaris Perkimtan Aisah Kadir.
Pembahasan kedua proyek tersebut menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan pembangunan yang menggunakan anggaran daerah. Kualitas pekerjaan jalan dan pembangunan hunian layak menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.
DPRD Halteng menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pembangunan agar pelaksanaannya sesuai perencanaan dan standar teknis yang ditetapkan. Tindak lanjut dari dinas terkait menjadi penting untuk memastikan hasil pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat di Patani Timur dan Patani Utara.(*)
