JAILOLO,RJ - Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Maluku Utara dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Halmahera Barat pada Selasa, 18 Agustus 2026.
Ketua Sentrum Mahasiswa Indonesia (SEMAINDO) Halmahera Barat DKI Jakarta.Sahrir Jamsin.(Dok/Pribadi)
Menanggapi agenda tersebut, Ketua Sentrum Mahasiswa Indonesia (SEMAINDO) Halmahera Barat–DKI Jakarta, Sahrir Jamsin, menyampaikan sikap tegas. Ia meminta Kapolda Maluku Utara tidak menjadikan Halmahera Barat sekadar lokasi kunjungan seremonial, apalagi jika kedatangannya justru membuat aktivitas masyarakat terganggu sementara persoalan penegakan hukum di daerah tersebut tidak mendapatkan evaluasi serius.
“Kami tidak butuh Kapolda datang hanya membawa rombongan, menghabiskan waktu dengan seremoni, membuat lalu lintas dan aktivitas masyarakat terganggu, kemudian pulang tanpa meninggalkan solusi. Kalau hanya begitu, untuk apa datang ke Halbar?” tegas Sahrir Jamsin.
Menurut Sahrir, kedatangan Kapolda harus menjadi momentum untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Polres Halmahera Barat, khususnya kepemimpinan AKBP Teguh Patriot yang telah menjabat lebih dari satu tahun.
“Sudah lebih dari satu tahun Kapolres memimpin Polres Halbar. Pertanyaan kami sederhana: apa saja yang sudah diselesaikan? Perkara apa yang benar-benar tuntas? Berapa laporan masyarakat yang sudah mendapatkan kepastian hukum? Dan berapa perkara yang sampai hari ini masih menggantung?” kata Sahrir.
Menurutnya, jika Kapolda ingin mengetahui kondisi sebenarnya, maka harus berani mendengar langsung suara masyarakat yang pernah berhadapan dengan proses hukum dan pelayanan kepolisian.
“Jangan hanya duduk di ruangan, mendengar paparan keberhasilan dari bawahan, lalu menganggap semuanya baik-baik saja. Turun ke masyarakat. Dengarkan mahasiswa, pemuda, korban, pelapor, dan masyarakat yang selama ini mempertanyakan penanganan perkara mereka,” tegasnya.
SEMAINDO menilai evaluasi terhadap Polres Halbar harus dilakukan secara objektif dan berdasarkan hasil kerja yang dapat diukur, bukan sekadar laporan administratif.
“Kalau memang selama satu tahun lebih kinerjanya bagus, buka kepada publik. Tunjukkan berapa perkara yang selesai, bagaimana penyelesaiannya, dan apa dampaknya bagi masyarakat. Jangan hanya bicara soal keberhasilan tanpa membuka ukuran keberhasilannya,” ujar Sahrir.
Sahrir menegaskan bahwa masa jabatan lebih dari satu tahun sudah cukup untuk melihat apakah kepemimpinan di Polres Halbar berjalan efektif atau tidak.
Karena itu, ia meminta Kapolda tidak ragu melakukan evaluasi apabila ditemukan kelemahan dalam kepemimpinan maupun penanganan perkara.
“Kapolda jangan takut mengevaluasi Kapolres. Kalau kinerjanya baik, pertahankan dan apresiasi. Kalau ada yang tidak beres, perbaiki. Kalau ada persoalan serius, ambil tindakan sesuai kewenangan. Jangan karena sama-sama institusi Polri kemudian kritik masyarakat dianggap angin lalu,” katanya.
“Masyarakat membutuhkan polisi yang hadir setiap hari, bukan hanya ketika Kapolda datang. Jangan sampai saat Kapolda datang semua terlihat sibuk, pengamanan diperketat, jalan diatur, masyarakat dibuat terganggu, tetapi setelah rombongan pergi persoalan masyarakat kembali tidak jelas,” tegas Sahrir.
Sahrir menyatakan, pihaknya menolak model kunjungan pejabat yang hanya berorientasi pada seremoni dan pencitraan, bukan pada penyelesaian persoalan masyarakat.
“Kalau yang datang adalah Kapolda untuk evaluasi dan mencari solusi, kami persilakan. Tetapi kalau hanya datang untuk seremoni, membuat masyarakat sibuk, mengganggu aktivitas pusat kota, lalu pulang membawa laporan yang bagus-bagus saja, kami tegas menolak pola seperti itu,” ujarnya.
Ia meminta pengamanan kunjungan dilakukan secara proporsional dan tidak mengorbankan aktivitas masyarakat.
“Jangan masyarakat Halbar yang harus menanggung dampak dari kunjungan pejabat. Kapolda datang, masyarakat jangan sampai dibuat susah,” tambahnya.
SEMAINDO juga meminta agar kunjungan Kapolda tidak berhenti pada dokumentasi dan agenda protokoler.
Sahrir menantang Kapolda Maluku Utara untuk meninggalkan hasil konkret dari kunjungannya di Halmahera Barat.
“Kami akan lihat setelah Kapolda pulang. Apakah ada evaluasi terhadap Polres? Apakah ada perkara yang mendapat kepastian? Apakah ada perbaikan pelayanan? Atau semuanya hanya selesai setelah rombongan meninggalkan Jailolo?”
Menurutnya, keberhasilan kunjungan Kapolda bukan diukur dari banyaknya personel yang diturunkan atau ramainya pengamanan, melainkan dari perubahan nyata yang dirasakan masyarakat.
“Jangan ukur keberhasilan kunjungan dari panjangnya iring-iringan kendaraan atau banyaknya aparat di jalan. Ukur dari berapa persoalan masyarakat yang diselesaikan,” tegas Sahrir.
SEMAINDO menegaskan akan terus mengawal kinerja Polres Halmahera Barat dan meminta Kapolda Maluku Utara membuka ruang evaluasi terhadap berbagai persoalan penegakan hukum yang menjadi perhatian publik.
“Kami tidak sedang menyerang institusi Polri. Kami sedang menjalankan fungsi kontrol sosial. Justru karena kami ingin Polri dihormati masyarakat, maka Polri harus berani dikritik dan berani dievaluasi,” ujar Sahrir.
“Kapolda boleh datang ke Halbar. Tetapi jangan hanya datang membawa rombongan dan pulang membawa laporan. Datanglah untuk mengevaluasi. Datanglah untuk mendengar masyarakat. Datanglah untuk memastikan kinerja Polres Halbar benar-benar berjalan.”
“Sudah lebih dari satu tahun Kapolres Halbar menjabat. Sekarang pertanyaannya bukan lagi apa yang akan dilakukan, tetapi apa yang sudah dilakukan dan apa yang sudah diselesaikan?”
“Kalau tidak ada jawaban yang jelas, maka wajar kalau masyarakat mempertanyakan: sebenarnya Polres Halbar sedang bekerja untuk menyelesaikan persoalan masyarakat atau hanya bekerja ketika ada pejabat yang datang?”(0ne/red)
