TERNATE, RJ - Sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Pemerintah Kota Ternate menyampaikan keluhan terkait Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang hingga memasuki Agustus 2026 disebut belum dibayarkan sejak April.
Keluhan tersebut disampaikan kepada media pada Minggu (9/8/2026). Salah seorang pegawai mengungkapkan, keterlambatan pembayaran TPP telah berlangsung selama kurang lebih lima bulan.
“TPP itu sudah masuk lima bulan di bulan Agustus ini, sejak April hingga masuk Agustus belum terbayar,” ungkapnya.
Bagi para pegawai, TPP bukan sekadar tambahan pendapatan. Di tengah kebutuhan rumah tangga dan berbagai kewajiban yang harus dipenuhi, pembayaran yang tepat waktu tentu menjadi bagian penting dari kepastian kesejahteraan aparatur.
Karena itu, para pegawai berharap Pemerintah Kota Ternate dapat memberikan penjelasan mengenai penyebab keterlambatan sekaligus memastikan kapan hak tersebut dapat diterima.
Mereka juga berharap Wali Kota Ternate dapat memberikan perhatian langsung terhadap persoalan tersebut agar tidak berlarut-larut.
Tidak ada tuntutan yang berlebihan. Para pegawai hanya berharap ada kepastian: kapan hak mereka dibayarkan.
Di satu sisi, aparatur dituntut untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, menjaga disiplin, serta menjalankan tugas pemerintahan dengan penuh tanggung jawab. Di sisi lain, mereka tentu berharap pemerintah juga memberikan kepastian terhadap hak-hak yang melekat pada pekerjaan mereka.
Keterlambatan yang berlangsung hingga lima bulan semestinya menjadi perhatian bersama. Bukan untuk saling menyalahkan, melainkan agar persoalan dapat segera menemukan jalan keluar.
Kini, para pegawai menunggu jawaban dari Pemerintah Kota Ternate. Sebab terkadang, yang paling dibutuhkan bukan sekadar janji pembayaran, melainkan kepastian kapan hak itu benar-benar sampai kepada mereka.(tim/red)
