Wakil Gubernur Maluku Utara, H. Sarbin Sehe, langsung menggelar rapat terbatas bersama Dinas Perhubungan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas
ESDM, serta KSL Malut di Ruang Rapat Wagub, Rabu (12/8/2026).
Dalam rapat tersebut, Sarbin menegaskan bahwa persoalan BBM subsidi bukan perkara sepele. Menurutnya, ketersediaan dan ketepatan sasaran penyaluran BBM sangat berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas, khususnya sektor transportasi yang menjadi urat nadi mobilitas dan distribusi barang di wilayah Halmahera.
“Ini menyangkut kebutuhan masyarakat luas. Khususnya sektor transportasi umum yang menjadi penunjang aktivitas masyarakat di wilayah Halmahera,” tegas Sarbin.
Ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah terkait tidak hanya melakukan koordinasi, tetapi juga memperkuat pengawasan terhadap distribusi bio solar bersubsidi. Organda dan para pelaku transportasi juga didorong untuk ikut mengawasi agar BBM subsidi benar-benar diterima kelompok yang berhak.
Desakan pengawasan tersebut mendapat dukungan dari perwakilan Organda. Menurutnya, bio solar bersubsidi memang diperuntukkan bagi sektor angkutan, termasuk para sopir lintas yang menjalankan distribusi penumpang maupun barang.
“Bio solar ditujukan untuk para sopir lintas angkutan barang, jadi itu sudah tepat,” ungkapnya.
Namun, persoalan justru mencuat pada dugaan penyimpangan di lapangan. Para sopir lintas mengeluhkan adanya dugaan permainan dan penyalahgunaan bio solar subsidi yang berdampak pada melonjaknya harga. BBM yang semestinya berada di kisaran Rp6.800 per liter disebut bisa mencapai Rp17.000 per liter.
Jika dugaan tersebut benar, selisih harga itu bukan sekadar persoalan kecil. Beban tambahan tersebut berpotensi menghantam langsung biaya operasional angkutan dan pada akhirnya dapat berimbas terhadap ongkos transportasi serta harga barang yang dikonsumsi masyarakat.
Pemprov Malut pun tak ingin persoalan tersebut berlarut. Sarbin menyatakan akan melakukan koordinasi teknis bersama pihak Pertamina dan Pertamina Patra Niaga terkait SBU BBM subsidi jenis bio solar, guna memastikan mekanisme distribusi dan pengawasannya berjalan sesuai ketentuan.
Pemprov Malut menegaskan, keandalan pasokan dan ketepatan penyaluran BBM menjadi faktor penting dalam menjaga rantai pasok logistik, aktivitas ekonomi, serta konektivitas antarwilayah di daratan Halmahera.
Kini, sorotan mengarah pada jalur distribusi bio solar subsidi. Pemerintah dituntut tidak berhenti pada rapat dan koordinasi, tetapi membongkar jika benar terdapat permainan di lapangan yang menyebabkan BBM subsidi langka atau dijual jauh di atas harga yang seharusnya.
Polemik bio solar kini memasuki babak pengawasan. Jika dugaan penyalahgunaan terbukti, penindakan tegas menjadi ujian keseriusan pemerintah dalam melindungi sopir angkutan dan masyarakat pengguna transportasi.(tim/red)
