Jakarta,RJ - Insiden runtuhnya proyek strategis nasional Bendung Irigasi di Desa Sangowo, Kecamatan Morotai Timur, Kabupaten Pulau Morotai, memicu reaksi keras dari berbagai elemen masyarakat. Proyek bernilai pagu anggaran Rp34 miliar yang bersumber dari APBN tersebut kini menjadi sorotan tajam karena mengalami kerusakan parah hingga jebol.
Ketua Umum ForNusa Rusdi angkat Bicara terkait inisiden Bendungan Irigasi di Desa Sangowo Morotai Timur
Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Forum Rakyat Nusantara (ForNusa), Rusdi, angkat bicara dan mengecam keras kualitas pengerjaan infrastruktur tersebut. Rusdi secara gamblang menyebut nama Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku Utara, M. Saleh Talib, serta Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air (Kasatker PJPA) BWS Maluku Utara, Irnanda Kristandi, sebagai pihak yang harus bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan proyek tersebut.
"Anggaran yang digelontorkan negara tidak main-main, mencapai Rp.34 miliar. Sangat tidak masuk akal jika proyek bernilai puluhan miliar ini hancur begitu saja. Kami mendengar pembelaan dari pihak balai yang menyatakan ini murni faktor alam atau curah hujan tinggi. Namun bagi kami, dalih force majeure itu harus diuji secara teknis dan ilmiah, bukan sekadar tameng berlindung dari dugaan kegagalan konstruksi," tegas Rusdi dalam keterangan persnya.
Melihat dampak kerugian negara yang berpotensi sangat besar, Ketua Umum ForNusa ini mendesak institusi penegak hukum tertinggi di Indonesia untuk segera turun tangan. Rusdi meminta Mabes Polri, Kejaksaan Agung (Kejagung), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tidak tinggal diam.
"Kami meminta dengan tegas kepada Mabes Polri, Kejagung, dan KPK untuk segera memanggil dan memeriksa Kepala BWS Maluku Utara, M. Saleh Talib, beserta Kasatker PJPA, Irnanda Kristandi. Keduanya merupakan pejabat inti yang memegang kendali penuh atas pengawasan anggaran dan kualitas fisik proyek di lapangan. Jangan biarkan uang rakyat menguap dalam proyek yang diduga dikerjakan asal-asalan," cetusnya.
Lebih lanjut, ForNusa juga mendesak Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk segera mengambil langkah konkret. Pihaknya meminta Kementerian PU tidak hanya mengevaluasi jajaran BWS di daerah, tetapi juga menerjunkan tim investigasi teknis independen guna melakukan audit menyeluruh terhadap proyek bendung irigasi Sangowo tersebut. Langkah konkret ini dinilai krusial agar asas kemanfaatan ketahanan pangan bagi para petani di Morotai tidak terganggu akibat kelalaian birokrasi dan rekanan.(Red)
