Kunjungan kerja dipimpin Koordinator Komisi II, Hi. Sakir Ahmad, S.Sos., bersama Ketua Komisi II Lukman Esa, S.IP., Wakil Ketua Nofiyanti Anwar, S.I.K., Sekretaris Ibrahim Layn, serta anggota Zulkifli Alting, Devi Dodi Diantoro, S.TP., dan Moh. Rohadi Do Iskandar. Rombongan didampingi staf Sekretariat DPRD dan berkoordinasi dengan pemerintah Kecamatan Patani Utara serta kelompok tani penerima bantuan.
Monitoring dilakukan dengan meninjau langsung kondisi bantuan dan memperoleh informasi dari masyarakat penerima. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bantuan yang telah disalurkan sesuai sasaran serta memberikan manfaat bagi kelompok tani.
Dari hasil pemeriksaan lapangan, kondisi bibit yang diterima masyarakat secara umum berada dalam keadaan baik. Komisi II mencatat kondisi tersebut sebagai hal positif dalam pelaksanaan program bantuan pertanian. Namun, DPRD juga menerima sejumlah aspirasi terkait kebutuhan sarana pendukung yang masih menjadi kendala masyarakat.
Salah satu kebutuhan yang disampaikan kelompok tani adalah bronjong. Kecamatan Patani Utara disebut masih mengalami keterbatasan bronjong untuk mendukung kebutuhan masyarakat di wilayah pertanian. Berdasarkan hasil penyampaian kelompok tani, kebutuhan bronjong mencapai sekitar 1.000 rol.
Komisi II menilai kebutuhan tersebut perlu mendapat perhatian pemerintah daerah karena keberhasilan program pertanian tidak hanya bergantung pada ketersediaan bibit. Sarana pendukung juga menjadi faktor penting agar masyarakat dapat mengelola lahan dan mengembangkan komoditas pertanian secara optimal.
Selain bantuan komoditas pala dan kelapa, Komisi II juga melakukan monitoring terhadap kelompok pangan, khususnya tanaman jagung. Hasil kunjungan mencatat keberadaan sejumlah kelompok penerima di beberapa desa.
Di Desa Tepeleo terdapat satu kelompok pangan. Desa Batu Dua memiliki dua kelompok, sementara Desa Pantura Jaya memiliki lima kelompok pangan. Di Desa Maliforo terdapat satu kelompok yang telah menerima bantuan bibit.
Sementara itu, di wilayah Kicene, Desa Gemia, terdapat kegiatan program yang bersumber dari APBN Tahun 2026. Dalam pelaksanaannya tercatat bantuan sebanyak 220 sak bibit tanaman, dengan satu kelompok penerima beranggotakan sekitar 25 orang.
Temuan dan aspirasi masyarakat tersebut menjadi bahan evaluasi Komisi II DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan. DPRD akan mendorong perangkat daerah terkait agar kendala yang ditemukan di lapangan mendapat tindak lanjut sesuai kewenangan dan kebutuhan masyarakat.
Komisi II juga menekankan pentingnya pengawasan berkelanjutan terhadap bantuan pertanian. Penyaluran bantuan harus diikuti dengan pendampingan dan evaluasi sehingga bantuan tidak berhenti pada tahap distribusi, tetapi benar-benar memberikan dampak terhadap produktivitas dan kesejahteraan kelompok tani.
Melalui kunjungan kerja ini, DPRD Kabupaten Halmahera Tengah menegaskan komitmennya untuk memastikan program pemerintah berjalan tepat sasaran, sesuai kebutuhan masyarakat, dan memberikan manfaat nyata bagi pengembangan sektor pertanian di daerah.
Hasil monitoring di Kecamatan Patani Utara selanjutnya menjadi bagian dari bahan evaluasi DPRD dalam mengawal pelaksanaan program pembangunan, khususnya sektor pertanian, agar lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.(*)
